“Berburu” Karya Terbitan Daerah, Pustakawan DKPUS Sambangi Tiga OPD Belitung

DKPUSBABEL, BELITUNG – Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKPUS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melanjutkan “perburuan” hasil karya cetak dan karya rekam terbitan daerah ke Pulau Belitung.

Terkait hal tersebut, sejak Selasa (24/11/2020) hingga Rabu (25/11/2020), Pustakawan DKPUS Babel  menyambangi tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung. Opd dimaksud adalah Bagian Hukum Setda Pemkab Belitung, Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kedatangan Tim Pustakawan DKPUS Babel disambut positif OPD-OPD tersebut. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung, Suparno langsung mempersiapkan sejumlah produk daerah berupa Keputusan Bupati Belitung, Peraturan Bupati Belitung dan Perda Bupati Belitung untuk 3 tahun terakhir ( 2018- 2019) diberikan kepada Tim Pustakawan DKPUS Babel.

Menurutnya, dengan adanya kompilasi ini, dapat memperkaya wacana baca untuk instansi-instansi pemerintahan baik vertikal maupun daerah.

Sama halnya dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyerahkan sejumlah hasil karya cetak. Begitu pula dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, Annyta mengucapkan terima kasih karena produk-produk yang mereka produksi dapat diamankan dan disimpan di Perpustakaan  Provinsi Babel.

"Harapan saya, semoga hasil karya dan hasil cetak tersebut dapat menambah koleksi arsip dan dokumen di Perpustakaan Provinsi Babel," harapnya.

Annyta menyerahkan CD Promosi Pariwisata Belitung, leaflet dan majalah yang bekerjasama dengan pihak luar.

Sementara untuk video, mengikuti era digital, Disbudpar Kabupaten Belitung lebih banyak membuat video yang langsung di sharing/upload di sosial media.

Kepala DKPUS Babel Asyraf Suryadin menjelaskan, penyerahan karya cetak dan karya rekam ke Perpustakaan Nasional dan Provinsi ini sifatnya wajib, dan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2018.

Kewajiban serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam ini, ditambahkannya, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan Karya cetak dan Karya Rekam, sehingga dapat menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia.

Selain itu, untuk lebih mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat, pengelolaan Karya cetak dan Karya Rekam dilaksanakan melalui Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi serta peran serta masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, dalam UU 13 tahun 2018 itu dijelaskan bahwa Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya sebagai tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional.

“Mengingat pentingnya peranan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut, maka mewajibkan kepada setiap penerbit, produsen Karya Rekam, dan warga negara Indonesia untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekamnya. Selain itu, Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Indonesia dan dibuat di Indonesia yang dihasilkan oleh warga negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” tegasnya.

Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berasaskan kemanfaatan, transparansi, aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, antisipasi, ketanggapan, dan akuntabilitas.

Kewajiban serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan Karya cetak dan Karya Rekam sehingga dapat menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia.

Didalam Pasal 7 ayat (4) UU No 13 Tahun 2018 tersebut secara menyatakan: penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sangksi administratf berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi. Sedangkan Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pejabat/badan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.

Pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, ditambahkan lagi oleh Kadis DKPUS Babel, dapat melalui penyerahan langsung atau pengiriman.

Oleh karena itu, asyraf berharap kepada pihak-pihak terkait untuk dapat membantu kelancaran pengumpulan hasil karya Koleksi Terbitan Daerah yang dilakukan Tim DKPUS Babel.

 

.

Sumber: 
DKPUS BABEL
Penulis: 
Aliyah
Fotografer: 
Munawar
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
DKPUS