ANRI menyelenggarakan Workhsop Arsip Terjaga Dan Arsip Aset Nasional 2020

JAKARTA -- dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 3 (huruf c dan g), Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,  serta Pasal 50 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Direktorat Kearsipan Daerah II ANRI menyelenggarakan kegiatan Workshop Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional di Grandhika Hotel, jalan Iskandarsyah Raya, Melawai, Jakarta Selatan pada tanggal 11 dan 12 Maret 2020.

Workshop Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional dibuka oleh Plt. Kepala ANRI, Dr. M. Taufik, M.Si dan diikuti 50 peserta yang berasal dari 16 provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa. Para peserta terdiri dari utusan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan antara lain : urusan Kearsipan, urusan keuangan dan aset, serta urusan kewilayahan.

Dalam sambutannya, M. Taufik menyampaikan bahwa urusan arsip tidak bisa diurus ANRI semata, tetapi harus menjadi urusan bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya butuh komitmen bapak/ibu peserta workshop ini, jadilah agen perubahan dalam mengelola arsip, mari kita rapatkan barisan agar arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara tetap terjaga keutuhannya, keamanan, dan keselamatannya.

Adapun tujuan penyelenggaraan workshop ini adalah untuk menyepakati penyediaan  rencana regulasi aset dan penyediaan rancangan peraturan gubernur terkait pedoman arsip terjaga di lingkungan pemerintah provinsi, khususnya pemerintah provinsi yg mengirim utusan di workshop ini.

Dalam kesempatan ini turut hadir Dr. Andi Kasman, SE.,MM : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Tunggul Yulianto, SE,MT,PhD : Kasubdit  Barang Milik Negara Kementerian Keuangan RI, dan Tatang : Direktur Aparatur Negara Bappenas. Ketiganya merupakan Nara sumber utama workhsop ini. 

Usai mendapatkan materi dari ketiga narasumber, dilanjutkan dengan acara diskusi panel yang menghasilkan rekomendasi kesepakatan untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing pemerintah provinsi, yg intinya adalah pemerintah provinsi agar :1) menindaklanjuti draf regulasi tentang  program  arsip vital untuk dijadikan suatu ketetapan melalui peraturan gubernur, dan paling lambat akhir tahun 2020 pergub telah diterbitkan, 2) menyusun daftar arsip terjaga di masing-masing provinsi lengkap dengan daftar berkas dan daftar isi berkas arsip terjaga, serta 3) pemerintah provinsi berkewajiban menindaklanjutinya kepada pemerintah kab/kota untuk penyusunan legislasi tersebut dalam bentuk peraturan bupati/walikota setempat. 
 

Sumber: 
DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Padli
Fotografer: 
Padli
Editor: 
Admin
Bidang Informasi: 
DKPUS