INPASSING PUSTAKAWAN JANGAN HANYA DIJADIKAN KESEMPATAN MEMPERPANJANG USIA PENSIUN

Wacana Pemerintah untuk memangkas jabatan Eselon III dan IV akan dilakukan pada awal tahun 2020, hal ini dilakukan karena masuk dalam program prioritas Kabinet Indonesia Maju yaitu reformasi birokrasi. Salah satu cara pemerintah memangkas jabatan Eselon III dan IV adalah dengan mengalihkan jabatan Eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI Nomor 42 Tahun 2018, pasal 1 ayat 2). Bagi Eselon III dan IV atau PNS yang akan beralih ke jabatan fungsional maka harus melakukan penyesuaian/ inpassing. Penyesuaian/ inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu (Peraturan Perpustakaan Nasional RI No. 3 Tahun 2019, pasal 1 ayat 13).

Terdapat beberapa kategori jabatan fungsional, salah satunya adalah jabatan fungsional pustakawan. Jabatan Fungsional (JFT) Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah (Peraturan Perpustakaan Nasional RI No. 3 Tahun 2019, pasal 1 ayat 2). Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan professional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan (Peraturan Perpustakaan Nasional RI No. 3 Tahun 2019, pasal 1 ayat 2). Beberapa point penting yang harus diperhatikan bagi PNS apabila ingin beralih menjadi JFT Pustakawan antara lain:

  1. Berijazah paling rendah Diploma dua (D2) semua bidang ilmu;
  2. Pangkat, golongan paling rendah Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b;
  3. Memiliki pengalaman melaksanakan tugas kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun, (tercantum dalam Peraturan Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2019);
  4. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/ sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, (tercantum dalam Peraturan Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2019);
  6. Lulus uji kompetensi melalui: - Uji tertulis - Portofolio dan wawancara (bagi fungsional yang dibebaskan sementara);
  7. Usia paling tinggi 56 tahun
    (pada saat pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Pertama dan Pustakawan Ahli Muda);
  8. Usia paling tinggi 58 tahun
    (pada saat pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Madya);

Berdasarkan ke-8 point diatas terdapat 2 (dua) point yang sering tidak ditaati oleh PNS yang akan melakukan inpassing JFT Pustakawan, yaitu memiliki pengalaman melaksanakan tugas kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dan usia paling tinggi 56 tahun (pada saat pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Pertama dan Pustakawan Ahli Muda). Tetapi pada kenyataannya PNS yang belum memiliki pengalaman 2 (dua) tahun dan usia yang sudah lebih dari 56 tahun masih bisa mengikuti inpassing JFT Pustakawan.

Inpassing JFT Pustakawan banyak dimanfaatkan oleh PNS yang sudah memasuki usia pensiun sebagai “Batu Loncatan”, agar usia pensiun bisa di perpanjang dari usia 58 tahun atau 60 tahun menjadi 65 tahun. Di usia yang sudah memasuki usia pensiun PNS tidak akan efektif lagi untuk bekerja dan mempelajari tentang ilmu perpustakaan dari awal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan citra JFT Pustakawan. Inpassing JFT Pustakawan merupakan perlakuan tidak adil dan tidak fair bagi pustakawan atau pengelola perpustakaan yang basicnya ilmu perpustakaan dan memulai karir dari awal sebagai JFT Pustakawan. Diharapkan kepada pemerintah jangan hanya memikirkan tentang pemenuhan kebutuhan JFT Pustakawan saja, tetapi PROFESIONALISME JFT Pustakawan yang lebih diutamakan. Bagi PNS yang mengikuti inpassing JFT Pustakawan, diharapkan benar-benar profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai JFT Pustakawan. Inpassing JFT Pustakawan jangan hanya dijadikan kesempatan memperpanjang usia pensiun dan tergiur akan tunjangan JFT Pustakawan.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing;
  • Peraturan Perpustakaan Nasional RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/ Inpassing;
Penulis: 
Ema Riskika
Sumber: 
Pustakawan DKPUS Provinsi Kep. Bangka Belitung