Dewasa ini, paradigma perpustakaan semakin berkembang dari sekadar melayani informasi ke Pemustaka menjadi sebuah konsep yang memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup sampai pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi/ digital, mengubah paradigma literasi keberaksaraan menuju paradigma literasi yang memberdayakan masyarakat. Konsep ini, digagas dengan nama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sendiri merupakan program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Pendekatan inklusi sosial memandang perpustakaan sebagai sub sistem pembangunan sosial kemasyarakatan, dimana perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat, mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh semangat baru dan solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Saat ini, gerakan kolektif literasi untuk kesejahteraan sudah dipraktikkan di banyak wilayah melalui perpustakaan desa, didukung oleh Library Supporter, dan membawa perubahan dalam manajemen pengelolaan perpustakaan.

Adanya sinergi antara beberapa pihak tersebut, akan sangat membantu pengembangan perpustakaan. Karena tujuan inklusi sosial di perpustakaan adalah untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi juga bisa menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat. Maka, untuk mencapai itu semua perpustakaan tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan sinergi dan gotong royong untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu bentuk sinergi dari program ini adalah dibentuknya tim sinergi pada masing-masing Provinsi. Tim sinergi inilah yang berperan untuk koordinasi, supervisi, dan pendampingan/mentoring implementasi program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Tim sinergi terdiri dari beberapa pihak yang dianggap bisa mendorong keberlangsungan dan perluasan program transformasi perpustakaan. Untuk keanggotaannya sendiri terdiri dari 8 hingga 10 orang yang merupakan perwakilan dari Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten Mitra Program, BAPPEDA, DPMPD, Diskominfo, Perguruan Tinggi & Komunitas yang mengambil peran sebagai Library Supporter. Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten mitra sebagai pioneer program tentu mengambil peran sebagai koordinator implementasi program, memberikan sosialisasi kepada pihak terkait tentang urgensi program.

BAPPEDA yang merupakan pihak strategis untuk di advokasi dalam hal anggaran sangat penting untuk dilibatkan dalam program. Seperti yang sudah diketahui bahwa Program transformasi perpustakaan ini sendiri adalah inisiasi dari Bappenas dan Perpusnas RI sejak Tahun 2018. Untuk memperkuat program ini, pada RPJMN 2020-2024 menempatkan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas menjadi salah satu program prioritas pada Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Program Prioritas Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas ini dilaksanakan melalui 4 (empat) Kegiatan Prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Budaya Literasi; (2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra; (3) Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta; dan (4) Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi.

Dikarenakan target sasaran program ini adalah masyarakat desa secara langsung, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) yang merupakan Satker berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemerintah desa juga harus mengambil peranan penting dalam program, sesuai dengan Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 5 bahwa “Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat”.

Keterlibatan Diskominfo dalam program adalah sebagai pihak yang bisa mendukung salah satu strategi transformasi perpustakaan, yaitu Peningkatan Kualitas Layanan Informasi melalui buku, komputer, dan internet. Khususnya layanan internet, dimana dibidangi oleh Kominfo, mengingat belum adanya pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia khususnya di desa-desa, maka peran serta Kominfo sangat dibutuhkan dalam program.

Terakhir, keterlibatan Perguruan Tinggi dan Komunitas sebagai Library Supporter dalam program transformasi perpustakaan yang menjadi tonggak dan pelengkap keberlangsungan dan keberlanjutan program. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah program yang bagus dan tepat bagi masyarakat, namun keberlanjutan program itu sendiri sebenarnya berada di tangan masyarakat secara langsung. Di awal program mungkin masyarakat masih difasilitasi dalam hal penerapan program dengan adanya bantuan sebagai stimulan pelaksanaan program, namun untuk selanjutnya program ini harus bisa dijalankan masyarakat secara mandiri. Dalam pengertiannya, Komunitas adalah sekumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan sama baik dalam berbagi perhatian, masalah, sharing pengetahuan serta kegemaran mereka terhadap sesuatu yang sama dengan cara saling berinteraksi secara terus-menerus (Wenger:2002). 

Menyadari keaktifan dan keberlanjutan sebuah komunitas yang lebih konsisten, maka komunitas harus dilibatkan dalam program transformasi perpustakaan, komunitas yang dituju pun bisa beragam, mulai dari komunitas bidang pendidikan, keterampilan,publikasi bahkan hobi yang bisa mendukung kegiatan masyarakat. Jati diri komunitas yang seyogyanya tidak berorientasi pada profit sangat cocok untuk disandingkan langsung dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Perpustakaan merupakan kunci kemajuan peradaban sebagai pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan berbagai inovasi, pusat kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat, dan pusat kebudayaan untuk pelestarian khazanah naskah nusantara. Karenanya, perubahan peran perpustakaan yang telah bertransformasi sebagai hak inklusif masyarakat harus didukung dengan sinergi yang solid guna keberlanjutan program dan tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui literasi.