Primary tabs

Jika tak Miliki Nilai Guna, Rakhmadi Sarankan OPD Pemprov Musnah Arsip

PANGKALPINANG - Lagi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Beligtung (Babel) diajak untuk peduli terhadap arsip di perangkat daerahnya masing-masing.

Jika memang arsip yang ada di OPD-OPD sudah tak memiliki nilai guna, maka Kepala DKPUS Babel Rakhmadi menyarankan OPD di lingkungan Pemprov Babel untuk segera melakukan pemusnahan arsip.

“Pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pencipta Arsip. Jadi, misalnya OPD yang banyak melakukan kegiatan proyek, jangan sembarangan dalam hal kearsipannya. Jangan dibuang sembarangan. Karena arsip akan membuat fitnah. Copiannya pun jangan lepas kontrol, karena bahaya,” ujar Rakhmadi saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Pemusnahan Arsip Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Babel retensi dibawah 10 tahun, di Hotel Cordela, Pangkalpinang, Senin (8/7/2024).

Dikatakan Rakhmadi, ketika semua lalai akan bahaya dan jadi fitnah tersebut, maka, walaupun itu benar, OPD bersangkutran akan jadi tercemar.

Solusi terbaiknya, menurut dia, dilakukan usulan untuk pemusnahan terhadap arsip yang memiliki nilai retensi dibawah 10 tahun.

“Pemusnahan Arsip sebagainana tercantum dalam Perka ANRI, merupakan salah satu cara penyusutan Arsip, yaitu kegiatan memisahkan Arsip yang tidak mempunyai nilai guna, telah habis retensinya, dan berketerangan dimusnahkan berdasar jadwal retensi Arsip,” terang Kepala DKPUS Rakhmadi.

Arsip itu, ditegaskan Rakhmadi, perlu dimusnahkan jika sudah tidak punya nilai guna. “DKPUS Babel sudah memulai pemusnahan arsip sebelum mengajak perangkat daerah lainnya. Saya sudah meletakkan kerangka pemusnahan arsip ini di DKPUS Babel,” ujar Rakhmadi.

Tahun lalu, disebutkan Rakhmadi, khususnya di DKPUS Babel, telah melakukan pemusnahan terhadap 1.709 berkas arsip periode tahun 2008-2016.

Selain melalui sosialisasi, dikatakan Rakhmadi lagi, DKPUS Babel juga melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam hal pemusnahan arsip ini. 

Namun, ditekankan Kepala DKPUS Rakhmadi, untuk melakukan pemusnahan arsip itu harus ada dasar atau paying hukumnya, dan DKPUS Babel telah memilikinya.

“Setiap apa yang kita lakukan di negeri ini muaranya adalah UUD 1945. Kita tentang arsip ini dibangun berdasarkan UU No.43 tahun 2009. Operasional teknisnya tentang UU itu ada PP No.28 tahun 2012, selanjutnya Perka Anti No 37 tahun 2016, dan Perda No. 10 tahun 2021,” ungkapnya.

Jadi, ditegaskan Rakhmadi, untuk melakukan itu perlu sebuah keberanian, dan kekuatan hukum. “Sejak saya pimpin, DKPUS sudah melakukan pemusnahan Arsip, termasuk melakukan gebrakan-gebrakan, dan inovasi,” tutup Rakhmadi.

Sumber: 
DKPUS Babel
Penulis: 
Ahmad
Fotografer: 
Ahmad
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
DKPUS