PANGKALPINANG, HUMAS DKPUS - Setelah sehari sebelumnya dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Diskominfo Babel), kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal bagi Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKPUS) Babel, berlanjut menyasar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Babel.

Pengawasan Kearsipan Internal oleh Tim dari Bidang Pengelolaan Arsip Daerah yang berlangsung Jumat (20/6/2025) itu, di pimpin langsung Plt. Kepala DKPUS Babel, Doni Golput.

Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal di Disnaker Babel ini, dikatakan Doni Golput, merupakan salah satu dari 12 PD di lingkup Pemprov Babel yang dilakukan pengawasan pada tahun 2025.

Doni lebih lanjut menjelaskan, pengawasan yang dilakukan itu terhadap instrumen pengawasan kearsipan internal. “Kami melakukan pengawasan sebelum verifikasi oleh ANRI. Jadi, tahun ini, target pengawasan ada 12 OPD, yang akan dilakukan hingga 30 Juni 2025,” ujar Plt Kepala DKPUS, Doni.

“Setelah selesai pengawasan, kami akan mengirimkan hasilnya ke ANRI untuk dilakukan verifikasi terakhir oleh ANRI, sebelum penetapan nilai,” jelas Doni.

Plt. Kadis Doni berharap, dengan adanya pengawasan ini akan ada peningkatan nilai indeks Kearsipan yang menjadi salah satu penyumbang reformasi birokrasi Provinsi Babel.

“Pengawasan internal ini wajib dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi, baik pengawasan internal dengan objek pengawasan OPD, maupun pengawasan eksternal yang objeknya LKD Kabupaten/Kota,” ungkap Doni.

Menurut Doni, jika LKD Provinsi tidak melakukan pengawasan kearsipan, maka provinsi maupun kabupaten/kota tidak memiliki indeks kearsipan untuk menunjang reformasi birokrasi provinsi. “Karena, salah indikator reformasi birokrasi itu adalah bidang kearsipan. Makanya, kegiatan ini harus rutin setiap tahun kami lakukan,” tutup Doni.