Primary tabs

PERAN SERTA TIM SINERGI PADA PROGRAM REVITALISASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM MELALUI TRANSFORMASI LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Abstrak
Revitalisasi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial merupakan sebuah inovasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan dengan memanfaatkan layanan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peran pemangku kepentingan di tingkat provinsi, serta komitmen dari pimpinan daerah sangat penting dalam mendorong keberhasilan program Prioritas Nasional ini, hingga ke tingkat kabupaten dan desa. Dukungan dari pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi terutama dapat mempercepat mobilisasi kebijakan, sumber daya manusia maupun anggaran. Mengingat pentingnya peran para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dalam membangun ekosistem pendukung program ini di masing-masing provinsi, maka Perpustakaan Nasional mendorong terbentuknya sebuah tim multi stakeholder di tingkat provinsi, yang dapat disebut dengan Tim Sinergi Provinsi. Tim sinergi Provinsi merupakan tim lintas sektor dari berbagai pemangku kepentingan yang akan menjadi motor penggerak keberlanjutan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berkontribusi untuk keberhasilan program.

Kata kunci : Revitalisasi perpustakaan, inklusi sosial, Tim Sinergi, Transformasi perpustakaan

 

I.    PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-undang No. 43 tahun 2007, peran perpustakaan sangat penting di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain untuk menciptakan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat, wahana dalam mencari informasi serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan namun juga memberdayakan masyarakat. Di dalam peraturan perundangan ini secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolasi dan terpencil.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan juga dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat dan swasta. Peran serta masyarakat bisa dalam pembentukan, pengelolaan, penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang datang ke perpustakaan, sehingga menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti buku, computer dan internet serta tenaga- tenaga pengelola perpustakaan yang terlatih untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Program Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum melalui Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional merupakan program yang mendukung Program Prioritas Nasional I, yaitu Percepatan Pengurangan Kemiskinan melalui Penguatan Literasi Untuk Kesejahteraan. Revitalisasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan  suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Program ini bertujuan:
1.    Meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
2.    Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini mentransformasi layanan perpustakaan, agar dapat berfungsi sebagai berikut:
1.    Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan
2.    Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat.
3.    Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki
4.    Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.

Agar dapat memastikan transformasi dan inovasi layanan perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetap berjalan dengan dukungan semua unsur yang ada pada setiap daerah, perlu diciptakan sebuah ekosistem yang mendukung dan saling sinergis. Terbentuknya ekosistem di setiap provinsi, diharapkan akan mendorong keberlanjutan melalui penguatan kualitas kegiatan yang telah ada serta pengembangan ke tingkat desa secara mandiri, agar daerah mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerahnya masing-masing. Untuk itu, Perpustakaan Nasional mendorong terbentuknya sebuah tim multi stakeholder di tingkat provinsi, yang dapat disebut dengan Tim Sinergi Provinsi.

 

II.    PEMBAHASAN
REVITALISASI PERPUSTAKAAN

Revitalisasi secara harfiah berarti kegiatan untuk menyadarkan, menyegarkan kembali, menghidupkan kembali, atau membangkitkan kembali (Echols & Shadily, 1992). Revitalisasi (dalam KBBI online) adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Mengacu dari beberapa pengertian revitalisasi di atas, maka revitalisasi fungsi perpustakaan umum bagi masyarakat adalah usaha yang dilakukan agar perpustakaan umum dapat memegang fungsi sebagaimana mestinya. 

Ada beberapa  faktor pendorong revitalisasi perpustakaan, antara lain:
a.    Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi yang pesat tidak selalu dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Di dalam perpustakaan, diharapkan masyarakat dapat melihat dan merasakan tahapan perkembangan teknologi tersebut, khususnya perkembangan media informasi. Perubahan pola komunikasi masyarakat juga memiliki kontribusi pada perubahan pola komunikasi antara perpustakaan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya, perubahan interaksi antarmasyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan pemerintah dengan pemerintah.

b.    Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan. Kelompok masyarakat berpendidikan tinggi akan meningkat seiring tuntutan zaman, di mana isu pekerjaan menjadi salah satu pendorong meningkatnya kelompok ini. Kecenderungan peningkatan pendidikan dalam masyarakat semakin meningkatkan kebutuhan akan informasi. Perpustakaan yang baik mampu membaca peluang ini dengan memberikan aksesakses penting dan pelayanan khusus bagi kelompok masyarakat ini.

c.    Nurtakyidah (2013) menuturkan bahwa terjadinya mobilitas masyarakat yang tinggi juga mendorong revitalisasi peran perpustakaan. Tingginya mobilitas masyarakat terjadi karena faktor pendidikan dan pekerjaan. Urbanisasi, baik pekerja maupun mahasiswa membuat kelompok ini tetap menjalin hubungan dengan daerah asal melalui koneksi internet. Jadi, sewajarnya perpustakaan memberikan pelayanan akses internet. 

 

INKLUSI SOSIAL DI PERPUSTAKAAN

Inklusi sosial di bidang perpustakaan mulai diwacanakan pada tahun 1999 melalui dokumen Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries Policy Guidance for Local Authorities in England October 1999. Dokumen ini diterbitkan oleh Department for Culture, Media and Sport, Gov. UK. Dokumen ini membahas tentang 7 kunci dalam pengembangan inklusi sosial di bidang perpustakaan, yaitu; (1) perlunya inklusi sosial di perpustakaan umum, (2) kontek inklusi sosial, (3) identifikasi dan hambatan keterlibatan masyarakat, (4) kebijakan inklusi sosial, (5) sarana untuk mencapai tujuan, (6) tantangan yang dihadapi perpustakaan, (7) proses konsultasi. Dokumen ini juga memaparkan tentang pengertian perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial. Perpustakaan juga mendukung komunitas, orang dewasa dan keluarga untuk belajar di perpustakaan. Terhadap latar belakang ini, penting bahwa layanan yang ditawarkan perpustakaan harus siap dapat diakses oleh semua yang membutuhkan. Sehingga Layanan perpustakaan dapat  merangkul kalangan seluas mungkin.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan Perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia. (Sturges, Paul 2004).  Dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Nasional melakukan pendekatan dengan 3 prespektif, yaitu: 
(1) Customer Perspective. Meningkatkan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
(2) Stakeholder & Internal Process Perspective. Meningkatkan sinergitas antarperan perpustakaan di pusat, daerah, Kementerian/Lembaga dalam pembangunan masyarakat
(3) Learning & Growth. Meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana  Perpustakaan.

Terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial  dengan 3 sasaran outcome, yaitu: 
(1) Kualitas Layanan Perpustakaan Meningkat melalui keluaran kompetensi sumberdaya manusia dan infrastruktur perpustakaan.
(2) Penggunaan Layanan oleh Masyarakat Meningkat melalui keluaran banyaknya masyarakat yang mengunjungi perpustakaan dan banyaknya masyarakat yang berkegiatan di perpustakaan.
(3) Komitmen & Dukungan Stakeholder untuk Revitalisasi Perpustakaan yang Berkelanjutan melalui keluaran melalui keluaran. Adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi perpustakaan dan Adanya publikasi media yang mendukung perpustakaan.

DASAR HUKUM

Acuan pentingnya pembentukan Tim Sinergi Provinsi untuk mendukung revitalisasi pengembangan perpustakaan umum melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu:
I.    UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
•    Perpustakaan adalah sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat (pasal 2)
•    Perpustakaan ada untuk meingkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (pasal 3)
•    Penting untuk melibaktan masyarakat dalam perpustakaan (pasal 5.1)
•    Perpustakaan perlu menyediakan layanan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (pasal 14.3)
•    Perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk memajukan perpustakaan (pasal 40 dan 42)
•    Pengembangan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan meanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (pasal 14)
•    Pengembangan perpustakaan harus berkesinambungan (pasal 7,8, dan 40)

II.    Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12, Perpustakaan termasuk dalam kategori Urusan konkuren wajib, non pelayanan dasar.

III.    Peraturan Presiden No.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif persekonomian “berlandaaskan keunggulan seumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan yang tersu meningkat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Keempat (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. “ Hal ini dilakukan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing”.

IV.    Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Revitalisasi Perpustakaan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs terutama pada:
•    Goal 4 : Memastikan kualitas pendidikan yang menyeluruh dan setara dan mendorong peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua
•    Goal 5 : Mencapai kesetaraan gender dan meberdayakan perempuan dan anak perempuan
•    Goal 8 : mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkenjutan, menyeluruh, ketenagakerjaaan yang produktif dan layak untuk semua.
•    Goal 9 : Mengakhiri kelaparan mencapai ketahananpangan dan perbaikan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.

V.    Gerakan Revolusi Mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Presiden Republik Indonesia mulai mencanangkan Gerakan Revolusi Mental sebagai upaya merubah kondisi masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah dalam hal perilaku, sikap dan mentalitas, berdasarkan hasil Survei Internasional dan FGD yang dilakukan Kelompok Kerjas Revolusi Mental Rumah Transisi antara lain di Jakarta, Aceh dan Papua. Dari penelitian tersebut, digambarkan keresahan masyarakat terhadap karakter bangsa dengan adanya gejala sebagai berikut:
•    Krisis nilai dan karakter
•    Krisis Pemerintahan : pemerintah ada tetapi tidah hadir
•    Krisis Relasi Sosial : terjadi gejolak intoleran
Melalui Revolusi Mental diharapkan mulai terjadi perubahan mental secara revolusioner, melalui gerakan yang mendukung 3 (tiga) nilai strategis:
1.    Integritas        : Jujur, dipercaya dan berkarakter
2.    Kerja Keras        : Profesional, mandiri dan kreatif
3.    Gotong Royong    : Kerjasama, solidaritas, komunal, berorientasi pada kemaslahatan.

VI.    Program Prioritas Nasional I : Percepatan Pengurangan Kemiskinan (RKP 2019)
•    Penguatan Literasi untuk kesejahteraan menjadi kegiatan prioritas untuk mendukung
•    Program Prioritas percepatan pengurangan kemiskinan
•    Perpustakaan memiliki peran untuk mendukung KP penguatan Literasi untuk kesejahteraan melalui kebijakan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosia; untuk mendorong peran perpustakaan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

PROGRAM REVITALISASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM MELALUI TRANSFORMASI LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL 
Revitalisasi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial  merupakan sebuah inovasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan dengan memanfaatkan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini merupakan pengembangan program yang dinisiasi oleh Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Coca Cola Foundation dan Bill & Melinda Gates Foundation di 104 kabupaten, 21 provinsi di Indonesia, yang telah berakhir pada bulan Juli 2018. 
Untuk tahun 2019 yang menerima bantuan pada program revitalisasi pengembangan perpustakaan umum melalui transformasi layanan berbasis inklusi sosial berjumlah 300 desa./kelurahan, 60 kabupaten dan 21 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima program ini adalah 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka terdiri dari 6 desa (Desa Kapuk, Desa Merawang, Desa Rebo, Desa Pemali, Desa Kimak dan Desa Kayu Besi), Kabupaten Belitung terdiri dari 6 Desa (Desa Sungai Samak, Desa Badau, Desa Air Batu Buding, Desa Air Saga, Desa Siliu, Desa Sijuk) dan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 5 desa ( Desa Dendang, Desa Cendil, Desa Mayang, Desa Burong Mandi, Desa Aik Madu)
Adapun komponen dalam program revitalisasi pengembangan perpustakaan umum melalui transformasi layanan berbasis inklusi sosial ini mencakup kegiatan sebagai berikut:
1.    Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Layanan Teknologi Informasi dan Kom[uter (TIK) kepada pengelola perpustakaan
2.    Pelibatan masyarakat sehingga perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan di masyarakat.
3.    Advokasi kepada instansi pemerintah daerah maupun sektor swasta dan perguruan tinggi.
4.    Pendampingan pelaksanaan program di kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
5.    Monitoring dan evaluasi.
Kegiatan-kegiatan di atas terselenggara atas kerjasama perpustakaan umum daerah maupun desa dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, komunitas dan perguruan tinggi.

 

PEMBENTUKAN DAN PERAN TIM SINERGI PROVINSI
Tim Sinergi Provinsi merupakan tim lintas sektor dari berbagai pemangku kepentingan yang berkedudukan di pemerintahan tingkat provinsi. Tim Sinergi Provinsi adalah salah satu komponen ekosistem pendukung transformasi layanan perpustakaan yang sangat penting, terdiri dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Oleh karena itu dalam Perpustakaan Nasional selaku leading sector program ini telah mendorong pemerintah daerah agar membentuk Tim Sinergi Provinsi, yang akan menjadi penggerak keberlanjutan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berkontribusi untuk keberhasilan program di daerah masing-masing.
Istilah “Tim Sinergi” adalah istilah yang digunakan untuk menamakan kelompok multi- stakeholder.  

1.1.    PERAN TIM SINERGI PROVINSI
    Secara umum peranan Tim Sinergi Provinsi adalah sebagai motor penggerak keberlanjutan dan pengembangan Program Revitalisasi Perpustakaan Umum melalui transformasi layanan perpustakaan berbasisi inklusi sosial. Ada tiga peran utama tim sinergi yaitu sebagai berikut:
1.    Mendorong kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan revitalisasi perpustakaan di tingkat kabupaten dan desa, terutama terkait dengan penganggaran, alokasi sumber daya manusia, kegiatan pelibatan masyarakat, dan infrastruktur.
2.    Membangun jejaring dengan berbagai sector yang berkomitmen terhadap revitalisasi perpustakaan yang berkelanjutan di tingkat kabupaten dan desa. Jejaring perlu dibangun dengan pihak sector swasta, masyarakat sipil, organissi perangkat daerah, perguruan tinggi, media, organissi profesi/forum seprti GPMB (Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca), IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), yang dapat mendukung kebutuhan program di kabupaten dan desa.
3.    Mendorong dan memfasilitasi perluasan program ke kabupaten/kota lain.
Untuk mengoptimalkan peran tersebut diatas, tim sinergi dapat melakukan beberapa hal berikut ini:
1.    Pertemuan internal tim secara berkala untuk menyusun rencana kerja dan mengetahui perkembangan dari rencana kerja yang telah disusun.
2.    Melakukan audiensi ke pemangku kepentingan untuk mendorong kebijakan dan komitmen untuk revitalisasi perpustakaan dan membangun jejaring.
3.    Melakukan mentoring dan monitoring ke Perpustakaan kabupaten/kota dan perpustakaan desa/kelurahan.
4.    Melakukan pertemuan stakeholder, misalnya 1 kali dalam tiga bulan atau sesuai dengan kebutuhan untuk membangun kesadaran dan komitmen untuk mendukung revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

1.2.    PEMBENTUKAN TIM SINERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN KEANGGOTAANNYA
Tim Sinergi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk pertama kali pada tanggal 28 November 2018. Pada saat itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penanggung jawab utama yang ada di tingkat provinsi berkoordinasi dengan tim konsultan program ini mengumpulkan beberapa orang yang dianggap berkompeten di bidangnya dan bisa diajak berkoordinasi serta berkolaborasi untuk memajukan program ini. Anggota tim sinergi merupakan personil yang bersedia mencurahkan pikiran bagi kemajuan SDM di wilayahnya melalui transformasi perpustakaan, merkipun mengalami perpindahan jabatan atau posisi di dalam organisasi/ lembaganya, sesuai dengan semangat Tim SInergi yang terus mengembangkan sinergi positif dan produktif.

Tim sinergi merupakan motor penggerak ekosistem, hingga jumlah diharapkan tidak lebih dari 10 personil dengan mempertimbangkan efektifitas dan komitmen anggota tim. Di dalam kegiatannya, tim sinergi perlu mengembangkan sinergi melalui kerjasama- kerjasama dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, forum perguruan tinggi, forum komunitas, Kadin, media dan yang terpenting adalah unsur instansi pemerintah lain, seperti Bappeda dan BPMPD.

Untuk keanggotaan Tim Sinergi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Penaggungjawab, Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Tim, PIC Program dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai sekretaris, dan anggota Tim sinergi terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perguruan Tinggi, Komunitas Baca dan Media Cetak. Seluruh anggota Tim Sinergi berjumlah 8 orang.

1.3. KOORDINASI TIM SINERGI PROVINSI
Tim Sinergi Provinsi berada di bawah koodinasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi sebagai leading sector bidang perpustakaan. Namun semangat dari pembentukan Tim Sinergi adalah membangun sinergi dengan mitra lainnya, dimana keberhasilan capaian Tim SInergi Provinsi merupakan tanggugjawab bersama. Sehingga dalam kegiatan operasional sehari-hari, koordinator Tim Sinergi Provinsi dapat dilaksanakan oleh anggota yang berasal dari instansi pemerintah di luar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi. Tim Sinergi dapat membentuk struktur organisasi internal sesuai dengan kebutuhan.

1.4. KEBERLANJUTAN TIM SINERGI PROVINSI
Terbentuknya Tim Sinergi Provinsi merupakan suatu langkah awal untuk mendukung berjalannya ekosistem pendukung keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah melalui transformasi perpustakaan. Keberadaan Tim Sinergi perlu diperkuat dengan legalitas yang diakui oleh Pemerintah Provinsi dan menjadi dasar hukum bagi operasional Tim Sinergi dalam melaksanakan kegiatannya, seperti SK Gubernur. Legalitas di tingkat nasional juga akan diberikan kepada Tim Sinergi secara bertahap berupa SK Kepala Perpustakaan Nasional.

Tim Sinergi Provinsi terdiri dari berbagai unsur instansi pemerintah maupun non pemerintah, dimana sumber pembiayaan operasional dan aktivitas Tim Sinergi Provinsi dapat bersumber dari APBD maupun non APBD. Tim Sinergi Provinsi diharapkan dapat menjadi asset daerah provinsi yang akan memperoleh dukungan dana yang luas dari berbagai sumber, baik swata maupun masyarakat.

1.5. REALISASI DAN PERENCANAAN KEGIATAN TIM SINERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Untuk Tim sinergi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya akan ada beberapa revisi di keanggotaan Tim Sinergi Kepulauan Bangka Belitung karena ada personil dari Bappeda Provinsi yang pindah tugas ke bidang lain sehingga digantikan oleh personil lainnya yang langsung membidangi perpustakaan di Bappeda Provinsi

Selain itu ada beberapa hal yang akan menjadi tugas dari Tim Sinergi Provinsi Bangka Belitung yaitu:
1.    Membuat SK Gubernur untuk Pembentukan Tim Sinergi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.    Melakukan kegiatan advokasi yang ditujukan ke:
    Target kepada pemerintah: agar mendorong terbentuknya kebijakan- kebijakan yang dapat pendukung pengembangan perpustakaan yang berkelanjutan.
    Target ke pihak swasta: meminta dukungan ke pihak swasta berupa sumber daya antara lain: barang, uang atau jasa/tenaga.
3.    Mengadakan pertemuan- pertemuan berikutnya untuk membahas program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, seperti kegiatan meeting stakeholder di tingkat kabupaten dan provinsi. Untuk kegiatan meeting stakeholder di tingkat kabupaten akan dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2019 sedangkan meeting stakeholder di tingkat provinsi akan diadakan pada Bulan Agustus tahun 2019.
4.    Memonitoring program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ada di kabupaten dan desa penerima bantuan program.

    

III.    PENUTUP
Transformasi pelayanan perpustakaaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan, sedangkan inklusi sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan. Untuk itu, perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi di masyarakat. Perpustakaan merupakan aset strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Jangkauannya yang luas dan inklusif menjadi keunggulan perpustakaan umum, sehingga semua anggota masyarakat tanpa kecuali bisa memanfaatkan perpustakaan untuk pengembangan dirinya. Pembangunan sektor sosial-budaya berhubungan sangat erat dengan pembangunan sektor ekonomi yang berorientasi pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dicapai melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, antaranya kesehatan dan pendidikan yang dimaksudakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas ditandai oleh tingkat pendidikan dan kemampuan literasi yang memberi sumbangan langsung pada peningkatan kesejahteraan.

Program revitalisasi pengembangan perpustakaan umum melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini perlu kita dukung sepenuhnya. Mengikuti perkembangan zaman, perpustakaan yang tadinya hanya sebagai tempat membaca dan menulis bertransformasi menjadi suatu tempat pembelajaran masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan di perpustakaan yang bisa mengingkatkan perekonomian masyarakat. Tugas dari Tim Sinergi Provinsi bisa mendukung pelaksanaan program ini dengan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan revitalisasi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa secara berkelanjutan. Dukungan juga bisa diberikan baik dalam bentuk kebijakan pemerintahan, anggaran, serta membangun jejaring antar lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, sektor swasta maupun media massa.

Tim Sinergi Provinsi juga menjadi bagian penting dari unsur pemerintahan provinsi yang dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, mendukung Prioritas Nasional khususnya dalam mempercepat pengurangan kemiskinan melalui revitalisasi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial.

 

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Irsyad Alfatih. Petunjuk Teknis Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum :  Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018.

Perpustakaan Nasional RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2007.

Muhammad Irsyad Alfatih. Panduan Tim Sinergi Provinsi: Program Revitalisasi Pengembangan Peprustakaan Umum Melalui Transformasi Layanan Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 2018.

Revitalisasi Peran Perpustakaan Umum Bagi Masyarakat, diakses dari: https://www.academia.edu/37166428/Revitalisasi Peran Perpustakaan umum bagi msyarakat (diakses 17 Juni 2019)

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, diakses dari: https://www.kompasiana.com/mallawa5c710979aeebe13c2f5af5c9/tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (diakses 17 Juni 2019)

Penulis: 
Runi Alcitra amalia
Sumber: 
Pustakawan DKPUS Provinsi Kep. Bangka Belitung

ArtikelPer Kategori