Primary tabs

Perpusnas mengadakan Sosialisasi PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan di Kota Pangkalpinang

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu juga, perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan karya rekam. Peran Pemerintah dalam memajukan perpustakaan adalah dengan memberikan payung hukum untuk  perpustakaan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Di era saat ini, perpustakaan harus mengubah pendekatannya dalam menjangkau masyarakat yakni dengan menjadi ruang publik yang terbuka bagi setiap individu untuk berkreasi, melakukan inovasi, atau mendapatkan inspirasi dari layanan, koleksi dan pengetahuan yang ada di perpustakaan. Karenanya, perpustakaan harus menyediakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 3 Mei 2018.

“Dulu, perpustakaan cenderung bekerja bagaimana mengumpulkan koleksi sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya adalah, ketika koleksi banyak, bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya kalau masyarakat tidak berkunjung ke sana?,” ujar Joko kepada 130 peserta yang menghadiri sosialisasi. Menurut Joko, Bangka Belitung memiliki tantangan dalam memberikan akses layanan perpustakaan ke masyarakatnya yang tersebar di 450 pulau. Kondisi geografis yang tersebar itu, kata Joko, tidak bisa diselesaikan menggunakan pendekatan konvensional.

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rofiko H Mukmin menyatakan tengah mengkaji literasi sejarah mengenai masa pengasingan Proklamator Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, di Muntok, Bangka Barat. Rofiko menyebut masa pengasingan ini perlu digali untuk menjelaskan mengapa dua tokoh proklamasi ini diasingkan pada masa revolusi kemerdekaan pasca Agresi Militer Belanda 2 pada 18 Desember 1948. Menurutnya, sejarah mengenai masa pengasingan ini merupakan konten lokal yang bila dilihat secara luas, bermanfaat untuk literasi secara nasional.

Sosialisasi menghadirkan narasumber Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Supriyanto dengan moderator Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rohayani. Dalam paparannya, Supriyanto mendorong pengelola perpustakaan agar memahami setiap pasal yang ada di UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014. Sehingga perpustakaan dapat berfungsi dengan maksimal. “Karena Konstitusi di pasal 28F mengamanatkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan informasi,” jelasnya.

Peserta kegiatan ini berjumlah 130 orang yang terdiri dari perwakilan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI), Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sumber: 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penulis: 
Dian Ekatama
Fotografer: 
Bagus Prambudi
Editor: 
Runi Alcitra Amalia
Bidang Informasi: 
DKPUS