PANGKALPINANG – Dalam rangka membangun dukungan pelaksanaan dan keberlanjutan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKPUS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mengumpulkan stakeholder Se-Provinsi Babel melalui kegiatan Stakeholder Meeting (SHM).
Kegiatan yang berlangsung di SwissBell Hotel, Pangkalpinang, Kamis (10/8/2023) itu, dibuka oleh Sekda Babel Naziarto diwakili Kepala DKPUS Babel, Rakhmadi.
Dalam sambutannya yang disampaikan Kepala DKPUS Babel, Rakhmadi, Sekda Naziarto menjelaskan Program TPBIS ini telah dilaksanakan oleh Perpusnas RI sejak tahun 2018.
Program TPBIS ini, merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan indonesia maju.
“Program TPBIS selain untuk menguatkan peran perpustakaan, juga dirancang sebagai problemsolving terhadap permasalahan masyarakat. Oleh karena itu perpustakaan menyadari bahwa melaksanakan program ini cukup berat, dan tidak dapat dilakukan oleh perpustakaan sendiri, namun perlu adanya kebersamaan sinergitas dari berbagai stakeholder, yang tentunya mempunyai komitmen kuat untuk memaksimalkan program ini,” jelasnya.
SHM ini, disampaikan Rakhmadi, dilaksanakan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, untuk membangun dukungan dan komitmen dari stakholder dalam pengembangan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi soisal.
Tak kalah pentingnya juga, untuk mempromosikan perpustakaan berbasis inklusi sosial di kalangan masyarakat melalui beberapa kegiatan yang akan dirancang.
“Melalui pertemuan hari ini, diharapkan akan muncul dukungan dan sinergitas dari berbagai stakeholder yang bisa diberikan untuk keberlanjutan program ini di Babel,” harapnya.
Para stakeholder diajak bersama-sama berupaya untuk mengembangkan perpustakaan dan mendorong setiap orang agar tidak henti belajar dan berkegiatan, sehingga kesejahteraan di Babel meningkat, dan pengembangan perpustakaan dapat tumbuh sesuai dengan tuntunan zaman.
Sementara itu, Subeti Makdriani selaku Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI mewakili Kepala Perpusnas RI dalam sambutannya menjelaskan UU 43 Tahun 2007 (Pasal 42) menegaskan bahwa Perpustakaan perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
Kegiatan SHM Provinsi Babel ini adalah kegiatan mempertemukan para stakeholder di tingkat provinsi untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun literasi masyarakat. Kolaborasi dan sinergi yang bisa dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap stakeholder. Kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerjasama program, sumber daya manusia, barang dan material.
“Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan pelaksanaan Program TPBIS setelah diselenggarakannya seleksi penerima manfaat program dan kemudian Bimtek SPP TIK bagi pengelola perpustakaan. Pada tahun 2023 ini SHM Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi secara onsite (tatap muka), dibagi dalam 4 gelombang dimana setiap gelombang dilaksanakan di 8 – 9 provinsi,” kata Subeti.
Diungkapkannya, tujuan dari pelaksanaan SHM Provinsi adalah: Pertama, memperkuat dan melanjutkan sinergi dan kolaborasi stakeholder sebagai gerakan bersama dalam membangun literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Kedua, membangun kesadaran tentang pentingnya transformasi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Ketiga, membangun dukungan stakeholder untuk perluasaan dan keberlanjutan program.
“Pertemuan SHM di tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten/kota dan desa. Ekosistem pendukung diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerja sama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan, dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi TPBIS secara mandiri dan berkelanjutan,” jelas Subeti.
Pertemuan ini, dikatakan Subeti, membahas perkembangan terbaru, tantangan, peluang, dan rencana tindakan masa depan. “Saya mengharapkan diskusi yang produktif dan kolaboratif dari setiap stakeholder di ruangan ini, demi keberlanjutan proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan,” harap dia.
“Sebagai stakeholder, perannya sangat berharga dalam memberikan masukan dan peningkatan wawasan yang akan membantu kita membuat keputusan tepat. Setiap pendapat dan sudut pandang sangat dihargai, karena dengan kerja sama, kita akan dapat mencapai hasil yang lebih baik,” ungkapnya.
Subeti sangat berharap pertemuan ini akan menjadi titik balik yang signifikan dalam perjalanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. “Mari kita berkolaborasi dengan baik dan bekerja sama untuk mencapai Literasi Untuk Kesejahteraan,” tutupnya.
Stakeholder yang dihadirkan dalam kegiatan SHM kali ini, diantaranya DKPUS, Bappeda, Dinsos PMD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindag, Diskop dan UMKM, DP3ACSKB, Bakuda, PKK Provinsi, DPRD Provinsi, Kantor Bahasa, Perguruan Tinggi, PT Timah, dan sejumlah pihak terkait lainnya.
