PANGKALPINANG – Di era yang sudah semakin canggih seperti saat ini, ternyata masih ada desa yang belum memiliki Perpustakaan. Diantaranya adalah empat desa di Pulau Lepar, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Oleh karena itu, sebagai wujud dukungan terhadap keberadaan Perpustakaan Desa (Perpusdes), Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKPUS) Provinsi Babel Rakhmadi akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pulau tersebut.
Kunjungan itu dilakukan, kata Rakhmadi, untuk meneruskan Program Pemerintah Pusat melalui Perpustakaan Nasional yaitu Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS.
Sampai saat ini, di Pulau Lepar terdapat empat desa yang belum memiliki bangunan Perpusdes. “Untuk mewujudkan program TPBIS, mau tidak mau kita harus didukung adanya gedung layanan perpustakaan. Di Pulau Lepar itu, ada empat desa belum memiliki perpusdes,” ujar Rakhmadi saat memimpin Apel Pagi DKPUS Babel, Kamis (9/6/2022).
Terkait penyebaran literasi, DKPUS Babel, menurut Rakhmadi, akan menyampaian kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan atas kebijakan bupatinya, agar di empat desa di Pulau Lepar itu memiliki gedung perpusdes.
“Dengan adanya perpustakaan di desa itu, program TPBIS, kita secara nasional dapat berjalan dengan baik, ketika ada sarana pendukungnya. Tetapi, ketika tidak ada sarana pendukungnya maka akan mengalami hambatan,” jelasnya.
Maka dari itu, lanjut Kepala DKPUS Rakhmadi, melalui program pengembangan perpustakaan di DKPUS Babel, pihaknya akan berusaha agar daerah-daerah terpencil sulit jangkauan yang tidak tersentuh perpustakaannya, sementara masyarakat banyak, akan dipacu.
Berkenaan dengan pengembangan perpustakaan ini, DKPUS Babel juga, dikatakan Rakhmadi, akan berkoordinasi dengan mitra di Komisi I DPRD.
“Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan kita. Karena, pengembangan perpustakaan ketika tidak bersinergi dan tidak didukung dengan anggaran signifikan, itu kita hanya berbicara di kertas, tidak melakukan aksi yang kita lihatkan kepada masyarakat,” ujar Rakhmadi.
Sebab, ditegaskan Rakhmadi, DKPUS Babel ini minim anggaran. “Maka dari itu, kita mohon ada dukungan mitra kita yang ada di legislatif, selain yang ada di eksekutif melalui tim anggaran daerah provinsi,” tambah Kepala DKPUS Babel Rakhmadi.
Berharap Support Anggaran dari Pendidikan
Dalam kesempatan sama Kepala DKPUS Babel Rakhmadi mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani pendidikan.
“Anggaran pendidikan kan cukup banyak, karena dia ditetapkan Undang-Undang, 20 persen harus dipenuhi pemerintah pusat maupun daerah. Kita DKPUS ini adalah supporting dari bagian program pendidikan nasional untuk mengembangkan dunia literasinya, yang fungsi literasi khususnya itu ada di DKPUS,” terangnya.
Sekalipun di sekolah ada perpustakaan, menurut Rakhmadi, mereka melakukan program pembinaan yang secara terorganisasir karena dibawah naungan dinas pendidikan, otomatis mereka teranggarkan.
“Tetapi masih banyak pekerjaan lain yang harus kita lakukan, dalam koordinasi, pengawasan, pembinaan, penilaian, akreditasi, itu ada di Dinas Perpustakaan. Saya berharap agar dinas pendidikan melihat Dinas Perpustakaan yang minim anggaran ini dapat di support untuk kegiatan-kegiatan tersebut di atas,” harapnya.
